✔ Tanya Jawab Seputar Penyetaraan Jabatan Dan Pangkat Guru Bukan Pns

Pada Blog ini akan membagikan tentang PenyetaraanJabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS sesuai nomor 14 Tahun 2015 wacana guru mengamanatkan bahwa guru berkedudukan sebagai perantara yang terpenting dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Pada tahun 2019 bulan Oktober ini tak sedikit guru yang masih gundah terkait manajemen dan isu binaan guru baik yang PNS maupun yang non-PNS sehingga pada artikel ini kami menyediakan tanya jawab untuk  keperluan Guru, Seperti; Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS, Pengembangan Karir Dan Penetapan Angka Kredit Guru (PAK), Penilaian Kinerja Guru (PKG) Dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) , SKPT, Tunjangan Profesi Guru, GTK, Nomor Registrasi Guru (NRG), PPG, NUPTK, SIM PKB dan lain-lain.  Didalam artikel ini berisikan wacana Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS Resmi Dari Kemendikbud 2019.

Artikel Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS ini kami ambil dari Situs Resmi Kemendikbud  terbaru 2019 yang sanggup di download di paling bawah. Tujuan utama article Tanya Jawab Seputar Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS ini untuk menjawab kebingungan rekan-rekan guru terkait penyetaraan jabatan sehingga melalui blog jayanti ini kami membuatkan isu pangkat guru baik untuk guru PNS maupun Non PNS, Sekolah Negeri atau Sekolah Swasta. Berikut Kami rangkum Tanya Jawab Seputar Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNSD bawah ini.

Tanya Jawab Seputar Penyetaraan Jabatan dan Pangkat GuruBukan PNS

Apa itu Penyetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan PNS ?

Jawab :

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) berupa pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan akta pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan memakai angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil. (Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 wacana derma Kesetaraan Jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Permendikbud nomor 12 tahun 2016).

Apa tujuan Penyetaraan GBPNS?

Jawab :

Bertujuan memperlihatkan pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan akta pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil setara dengan guru pegawai negeri sipil.

Apa manfaat Penyetaraan GBPNS bagi guru dalam jabatan?

Jawab :

Manfaat penyetaraan GBNS bagi guru dalam jabatan ialah :

a) Meningkatkan profesionalisme guru bukan pegawai negeri sipil

b) Menyetarakan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil menurut ketentuan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya

c) Meningkatkan kesejahteraan guru bukan pegawai negeri sipil

d) Menjadi acuan/rujukan bagi guru, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengusulan dan pemrosesan penetapan angka kredit guru bukan pegawai negeri sipil.

Bagaimana tindak lanjut bagi guru Bukan PNS yang sudah diinpassing sebelum tahun 2011?

Jawab:

Bagi guru Bukan PNS yang sudah diinpassing sebelum tahun 2011, harus diubahsuaikan jabatannya menurut Permendiknas nomor 38 tahun 2010 wacana Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru. Sedangkan angka kredit bagi guru Bukan PNS yang sudah diinpassing, diubahsuaikan menurut Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 wacana Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil Dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Bagaimana cara mengukur masa kerja?

Jawab:

Masa kerja dihitung selama seseorang menjadi guru. Bagi guru PNS masa kerja dihitung mulai dari diterbitkannya surat keterangan melakukan kiprah menurut SK CPNS. Bagi guru non PNS masa kerja dihitung selama guru mengajar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Sekolah menurut surat pengangkatan dari yayasan.

Apakah yang dimaksud dengan LIP?

Jawab :

LIP ialah abreviasi dari Lembar Identitas Pengusul yang bercirikan nomor unik pengusul yang berjumlah 11 (sebelas) angka dan disertakan dengan barcode dan QR code.

Tahapan apa saja yang terjadi dalam proses evaluasi berkas usulan Penyetaraan GBPNS?

Jawab :

Tahapan proses evaluasi berkas usulan Penyetaraan GBPNS sebagai berikut:

a) Sudah cetak LIP/belum diterima

b) Berkas diterima

c) Lulus verifikasi atau Verifikasi ditunda (ganti berkas lengkap)

d) Penetapan PAK

e) Penetapan SK

Apakah kelanjutan sehabis pengusul dinyatakan lulus dari Penyetaraan GBPNS?

Jawab:

Guru Bukan PNS yang dinyatakan lulus akan dilanjutkan ke proses pencairan tunjangan GBPNS secara otomatis

Apa persyaratan mengikuti Penyetaraan GBPNS?

Jawab:

• bertugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat;
•  memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi, bagi yang mempunyai kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari aktivitas studi yang terakreditasi paling rendah B;
• bagi guru yang mempunyai akta pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling/ Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/ membimbing sesuai dengan akta pendidik yang dimiliki;
• bagi guru yang belum mempunyai akta pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling, Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki;

•  usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada ketika diusulkan;
• memiliki nomor unik yang dikeluarkan oleh Kementerian;
•  melaksanakan kiprah sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/ guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus; dan
• memenuhi beban kerja guru setiap ahad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa saja persyaratan berkas usulan Penyetaraan GBPNS?

Jawab :

Persyaratan berkas usulan Penyetaraan Guru Bukan PNS adalah:

•  salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar/Pembimbingan sebagai guru sebelum diangkat menjadi guru tetap paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus pada satuan manajemen pangkal yang sama yang mempunyai izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah;
•  salinan atau foto kopi Sertifikat Program Induksi yang dilegalisasi dengan stempel lembap oleh kepala dinas provinsi/ kabupaten/kota, bagi GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap sehabis berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 wacana Program Induksi bagi Guru Pemula;
•  salinan atau fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh gubernur/ bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh gubernur/bupati/walikota; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
•  melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh ketua yayasan; bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah;
•  salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
• salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai jadwal pembelajaran selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
• surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah satminkalnya dengan mencantumkan NUPTK atau NRG bagi yang sudah memiliki;
•  salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi dengan stempel lembap oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi penerbit ijazah;
• salinan atau fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi aktivitas studi, apabila dalam ijazah tidak tercantum Surat Keputusan Hasil Akreditasi aktivitas studi;
• salinan atau fotokopi akta pendidik yang dilegalisasi dengan stempel lembap oleh pejabat yang berwenang dari LPTK penerbit sertifikat;
•  hasil cetak Lembar Transkip Data (LTD)/info PTK menurut Dapodikdas semester terakhir pada ketika mengusulkan, khusus bagi GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB;
•  salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Tugas Tambahan yang ditandatangani oleh ketua yayasan dan dilegalisasi dengan stempel lembap oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapat kiprah komplemen sebagai kepala sekolah/wakil kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium /kepala bengkel/kepala aktivitas keahlian/kepala unit produksi;
•  salinan atau fotokopi Sertifikat Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan/ Kepala Laboratorium yang dilegalisasi dengan stempel lembap oleh kepala dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapat kiprah komplemen sebagai kepala sekolah/kepala perpustakaan/ kepala laboratorium.

Bagaimana prosedur pengiriman berkas usulan Penyetaraan GBPNS?

Jawab:

Mekanisme penyetaraan GBPNS jenjang pendidikan dasar sebagai berikut:

1. Semua guru yang akan mengikuti proses Penyetaraan GBPNS harus mengisi data Dapodik dengan benar sesuai kondisinya dan telah dinyatakan valid oleh system.
2. Berdasarkan data dapodikdas tersebut, guru diseleksi untuk memilih prioritas menurut status kepemilikan akta pendidik, usia, masa kerja dan pemenuhan beban kerja.
3.  Pemanggilan guru untuk kesetaraan jabatan dan pangkat dilakukan secara sedikit demi sedikit melalui laman http://gtk.kemdikbud.go.id/ dengan mengikuti pertahapan, sebagaimana dimaksud pada butir 2.
4.  Berkas pengajuan penyetaraan disertai lampiran berupa “Lembar Identitas Pengusul Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS” yang dicetak melalui lembar transkip data (LTD) dengan warna kertas sebagaimana butir 2. Lembar Transkip Data (LTD) sanggup diakses di bab info guru melalui laman http://gtk.kemdikbud.go.id/.
5.  Kepala Sekolah membuatkan surat pengantar (Format - 1) dan mengirimkan berkas yang sudah diverifikasi kepada: Direktur Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK, Kemdikbud PO BOX 1316 JKS 12013

Bagaimana caranya guru mengetahui isu tentang: kuota penyetaraan GBPNS; persyaratan penyetaraan GBPNS; dan status terakhir berkas penyetaraan GBPNS yang telah diusulkan?

Jawab:

Cara untuk mengetahui isu terkait dengan penyetaraan GBPNS ialah melalui laman http://gtk.kemdikbud.go.id/

Siapa pelaksana Penyetaraan GBPNS guru Pendidikan Dasar?

Jawab:

Pelaksana Penyetaraan GBPNS ialah Kemdikbud melalui pelaksananya yaitu Tim Sekretariat Pusat Penyetaraan GBPNS di Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Siapa yang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) Penyetaraan GBPNS?

Jawab :

SK PAK diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar.

 Dimanakah pengiriman berkas usulan penyetaraan GBPNS Pendidikan Dasar dialamatkan?

Jawab:

Alamat pengiriman berkas usulan penyetaraan GBPNS hanya ditujukan ke: u.p. Direktur Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK, Kemdikbud PO BOX 1316 JKS 12013

Bagaimana untuk mengetahui info status berkas usulan penyetaraan GBPNS?

Jawab:

Info status berkas usulan penyetaraan GBPNS melalui:

• Unit Layanan Terpadu Kemdikbud
• Telepon (021)57903020 
• SMS 0811976929
• Email:pengaduan@kemdikbud.go.id

Demikianlah artikel info guru tentang Tanya Jawab Seputar Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS yang supaya bermanfaat untuk kita semua. jikalau ada hal yang masih di bingungkan silahkan tinggalkan komentar di bawah ini.

Bagikan Artikel ini