Terbaru - Prediksi Tes Wawasan Kebangsaan Seri 3

INGIN LEBIH MELATIH MENGERJAKAN SOAL-SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN, BUKA;

PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 1
PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 2

01.  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai …..

(A) pernyataan ihwal hak –hak asasi manusia

(B)  peraturan hukum

(C)  konvensi hukum

(D) deklarasi umum

(E)  pernyataan tujuan Negara

02.       Pembukaan UUD 1945 secara yuridis formal …..

(A) boleh diubah

(B)  dilarang diubah.

(C)  boleh diubah dengan persetujuan 2/3 anggota MPR

(D) boleh diubah dengan cara referendum

(E)  boleh diubah dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi

03.  Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,          mengeluarkan   pikiran  secara verbal dan goresan pena ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal ….

(A) Pasal 25  Undang-Undang Dasar 1945

(B)  Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945

(C)  Pasal 27 UUD 1945

(D) Pasal 28 UUD 1945

(E)  Pasal 29 UUD 1945

04.  Kebijakan makro politik luar negeri R . I berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 khususnya ….

(A) Alinea 1

(B)  Alinea 2

(C)  Alinea 3

(D) Alinea 4 .

(E)  Alinea 5

05.  Pancasila sebagai dasar negara R . I mulai berlaku pada ……

(A) 1 Juni 1945

(B)  17 Agustus 1945

(C)  18 Agustus 1945

(D) 1 Oktober 1945

(E)  22 Juni 1945

06.  Tujuan negara R.I terdapat dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea …..

(A) Alinea 1

(B)  Alinea 2

(C)  Alinea 3

(D) Alinea 4

(E)  Alinea 5

      

07.  Partisipasi masyarakat untuk membantu  korban musibah Tsunami di Aceh dan sebagai perwujudan dan penghayatan terhadap Pancasila khususnya sila ke ….

(A) Sila ke 1

(B)  Sila ke 2

(C)  Sila ke 3

(D) Sila ke 4

(E)  Sila ke 5

08.  Jambore nasional yang diikuti oleh pramuka dari berbagai tempat di Indonesia merupakan implementasi dari.....

(A) Sila ke 1

(B)  Sila ke 2

(C)  Sila ke 3

(D) Sila ke 4

(E)  Sila ke 5

09.  Sistem Pemerintahan Daerah saat ini diatur dalam ….

(A) UU No . 22 Tahun 1999 

(B)  UU No . 25 Tahun 1999

(C)  UU No . 30 Tahun 2004

(D) UU No . 32 Tahun 2004

(E)  UU No . 33 Tahun 2004

10.  Mekanisme korelasi keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda dikala ini diatur dalam …..

(A) UU No . 22 Tahun 1999

(B)  UU No . 25 Tahun 1999

(C)  UU No . 30 Tahun 2004

(D) UU No . 32 Tahun 2004

(E)  UU No . 33 Tahun 2004.

11.  Dalam sistem pemerintahan presidensial para menteri bertanggung jawab kepada …..

(A) Presiden

(B)  dewan perwakilan rakyat

(C)  MPR

(D) Mahkamah Konstitusi

(E)  MPR dan dewan perwakilan rakyat

12.  Selama pemerintahan presiden Soekarno telah dilaksanakan Pemilu sebanyak ….

(A) Satu Kali .

(B)  Dua Kali

(C)  Tiga Kali

(D) Empat Kali

(E)  Lima Kali

13.  Yang berwenang memutuskan RAPBN menjadi APBN yaitu …..

(A) Presiden

(B)  MPR

(C)  DPR.

(D) Presiden dan DPR

(E)  Dewan Pertahanan dan Keamanan

           

14.  Lembaga tinggi negara yang memiliki tugas di bidang pengawasan ialah ….

(A) Bapeka / BPK

(B)  MA

(C)  Mahkamah Konstitusi

(D) dewan perwakilan rakyat

(E)  DPA dan MPR

15.  DPRD dapat melakukan fungsi meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terhadap suatu hal dengan memakai hak ….

(A) Hak Interpelasi.

(B)  Hak Amandemen

(C)  Hak Angket

(D) Hak Budget

(E)  Hak Opsi

16.  Menurut ketentuan undang – undang tentang  pemerintahan kawasan , kepala kawasan dibantu

      oleh wakil kepala daerah yang berjumlah ….

(A)  Satu Orang

(B)  Dua Orang

(C)  Tiga Orang

(D)  Empat Orang

(E)   Lima Orang

17.  Berikut ini yang bukan menjadi wewenang     pemerintah sentra menurut sistem pemerintahan daerah yang berlaku ketika ini ialah bidang …..

(A)  Moneter.

(B)  Politik Luar Negeri

(C)  Pertahanan Keamanan

(D)  Peradilan

(E)   Kesehatan

18.  Menurut undang – undang yang berlaku calon

kepala daerah sanggup diajukan dan dicalonkan oleh ….

(A)  Rakyat

(B)   DPRD

(C)   Rakyat melalui DPRD

(D)  Partai Politik.

(E)   Rakyat dan Partai Politik 

19.  Lembaga pemerintahan daerah yang bertugas       melakukan fungsi perencanaan kawasan adalah ….

(A)  Dinas Pendapatan

(B)   Dinas Tata Kota

(C)   Dinas Perencanaan Wilayah

(D)  Bappeda

(E)   Dinas Cipta Karya

20.  Menurut Undang – Undang yang berlaku,     Pegawai negeri sipil …..

(A)  Boleh menjadi anggota parpol asal tidak

menduduki jabatan struktural

(B)   Boleh menjadi anggota parpol dengan izin

atasan

(C)   Boleh menjadi anggota parpol dengan izin

peradilan setempat

(D)  Boleh menjadi anggota parpol

(E)   Tidak boleh menjadi anggota parpol

21.  Yang bertugas dalam memutuskan perkara di pengadilan yakni …..

(A)  Jaksa

(B)  Pengacara

(C)  Polisi

(D)  Hakim

(E)   Panitera

22.  Undang – Undang yang mengatur tentang partai politik ialah Undang-Undang …..

(A)  UU No. 12 Tahun 2004

(B)   UU No. 31 Tahun 2002

(C)   UU No. 13 Tahun 2003

(D)  UU No. 24 Tahun 2003

(E)   UU No. 25 Tahun 2004

23.  Menurut Undang-Undang  perkawinan No. 1      Tahun 1974 perkawinan antar pemeluk yang      berbeda agama …..

(A)  Diperbolehkan

(B)   Dilarang

(C)   Diperbolehkan  asal ada izin Departemen agama .

(D)  Diperbolehkan dengan izin agama

(E)   Diperbolehkan asal ada izin Orang bau tanah

24.  Konflik antar pemeluk agama yang berbeda       dan antar etnis yang berbeda berkepanjangan       merupakan penyimpangan dari Pancasila yaitu …..

(A)  Sila ke 1

(B)  Sila ke 2

(C)  Sila ke 3

(D)  Sila ke 4

(E)   Sila ke 5

25.  Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut       serta dalam usaha pembelaan negara terdapat  dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada ….

(A) Pasal 28 ayat  (1)

(B)  Pasal 28 ayat (2)

(C)  Pasal 27 ayat (3)

(D) Pasal 30 ayat (2)

(E)  Pasal 30 ayat (3)

26.  Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia yakni sebagai ….

(1)   Kepala Negara

(2)   Kepala Legislatif

(3)   Kepala Pemerintahan

(4)   Kepala Yudikatif

27.  Pencetus teori pembagian kekuasaan yang       terdiri bidang Eksekutif, Legislatif, dan       Yudikatif yaitu …..

(1)   John locke

(2)   Rousseau

(3)   Aristoteles

(4)   Mountesquieu

28.  Mahkamah Konstitusi berwenang ….

(1)   Mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final

(2)   Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

1945

(3)   Memutus pembubaran partai politik

(4)   Memutus perselisihan wacana hasil

Pemilu

29.  Pembangunan dalam bidang Hankamnas      menunjuk   kekuatan  Tentara Nasional Indonesia sebagai ….

(1)   Moderator dan pengaruh pembangunan

(2)   Stabilisator dan dinamisator masyarakat

(3)   Kekuatan sosial dan kultural bangsa

(4)   Pengawal dan pengaman pembangunan nasional                                                                                       

30.  Yang mengatur kepolisian negara adalah ….

      (1) UU No. 22 Tahun 1999

      (2) UU No. 12 Tahun 2003

      (3) UU No. 32 Tahun 2004

      (4) UU No. 3 Tahun 2004

31.  Munculnya Etika Protestan di Eropa menum-buhkan etos kerja yang berlebihan sehingga mengakibatkan paham :

(1)   Kapitalisme

(2)   Indivisualisme

(3)   Liberalisme

(4)   Imperialisme

32.  Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari ….

(1)   DPR

(2)   Utusan golongan

(3)   DPD

(4)   Wakil parpol

33.  Yang termasuk anggota ASEAN di bawah ini adalah …..

(1)   Indonesia

(2)   Malaysia

(3)   Philipina

(4)   Singapura    

34.  Tujuan didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa      yakni….

(1)   menjamin perdamaian dunia

(2)   kerjasama bangsa-bangsa di bidang sosial, budaya dan ekonomi

(3)   terwujudnya Hak-hak Asasi Manusia

(4)   mencegah imperialisme           

35.  Sumpah Pemuda merupakan realisasi integrasi nasional alasannya….

(1)   akreditasi satu bangsa

(2)   Anti komunisme

(3)   Menggalang nasionalisme

(4)   Menjauhkan chauvinisme

Bagikan Artikel ini